Blog

kikis.id : Infografis Untuk Transparansi Publik

Akhir-akhir ini infografis penggunaan dana di desa menyebar. Tidak hanya di dunia maya, infografis tersebut banyak di muat di media cetak. Informasi mengenai penggunaan dana sesuai aturan pelaksanaan UU Desa, bisa diakses oleh siapa saja. Pengunaan alokasi dana terpampang pada sebuah baliho yang super besar. Infografis ini dipajang di tempat strategi di desa. Tujuannya jelas: memberikan informasi kepada masyarakat.

Informasi ini penting. Sebab siapa saja yang merasa berkepentingan terhadap penggunaan dana di desa akan mudah memahami. Andaikan mereka tak sempat mengikuti musyawarah desa, tak terlalu jadi masalah. Infografis ini bisa membantu.

Besaran prosentase penggunaan dana terlihat pula. Apakah desa tersebut masih fokus di pembangunan fisik, peningkatan kapasitas masyarakat, dan atau sudah mulai memikirkan masa depan melalui Badan Usaha Milik Desa (BUMDes).

Keberanian Pemerintah Desa memajang infografis ini menjadi bukti. Bahwa desa mampu mengemban amanah pengelolaan dana. Pandangan minor bahwa Pemerintah dan masyarakat desa masih amatir, terkikis. Kekhawatiran akan terjadinya perpindahan praktik korupsi dari pemerintah ke desa pun bisa terjawab. Meski di beberapa tempat kasus tersebut masih ada.

Cara penyajian informasi kepada khalayak ini unik. Berbeda dari kebanyakan. Sisi kreatifitas dioptimalkan. Cara lama dengan sekedar menempelkan fotokopi laporan, tak lagi menarik. Tentu saja penyajian ini pun akan menarik minat orang yang tadinya acuh tak acuh.

Transparansi

Krisis kepercayaan yang melanda bisa teratasi. Memberikan informasi melalui infografis menjadi salah satu solusinya. Prinsip transparansi anggaran terwujud di sini. Baliho infografis yang berukuran jumbo di pajang ditempat terbuka agar semua bisa melihat.

Pada dasarnya pemasangan infografis penggunaan dana merupakan salah satu bentuk implementasi UU Desa. Pasal 82 UU Desa menyebutkan bahwa setiap warga masyarakat berhak menerima informasi pembangunan di desa. Pada pasal 26 dan 27 UU Desa menegaskan kewajiban Kepala Desa untuk memberikan informasi kepada masyarakat.

Penyampaian informasi melalui infografis mengurangi prasangka-prasangka buruk. Infografis ini menjadi pembuka komunikasi dan interaksi antara Pemdes dengan masyarakat. Keterbukaan informasi ini akan menumbuhkan rasa saling percaya. Yang pada akhirnya, saling bahu membahu dalam pembangunan bisa terwujud.

Setelah diakui keberadaannya melalui UU Desa, Desa menjadi entitas publik. Sebagai badan publik, Desa wajib memberikan informasi kepada khalayak ramai. Masyarakat umum yang bukan penduduk setempat pun berhak mendapatkan informasi. Infografis ini menjadi salah satu media nya.

Sudah banyak desa yang menampilkan informasi kegiatan dan keuangan via website. Namun demikian, belum semua bisa mengaksesnya. Kegagapan teknologi bagi masyarakat desa masih terus diupayakan solusi nya oleh teman-teman pegiat TIK. Dengan pengenalan TIK diharapkan masyarakat bisa mengakses banyak informasi mengenai pembangunan. Salah satunya melalui website desa.

Transparansi di website desa.
Transparansi di website desa.

Alat Propaganda

Pemberian informasi mengenai keuangan melalui infografis bisa dijadikan alat propaganda. Keberanian sebuah desa menampilkan informasi ini akan mengugah kesadaran desa lain. Jika mereka bisa, kenapa kita tidak. Karena manfaat positif tentu akan lebih banyak didapat daripada sisi negatifnya.

Jika sebuah desa belum menampilkan infografis mengenai keuangan, masyarakat bisa meminta kepada Pemdes. Mau atau tidak, demi menjaga kredibilitas Pemdes, mereka harus melakukan hal serupa. Jika tidak, sanksi sosial masyarakat akan berlaku. Tingkat kepercayaan mereka terhadap Pemdes akan menurun. Ini akan berimbas pada tingkat partisipasi masyarakat.

Pemasangan baliho infografis, termuat dalam media cetak, terpampang di website desa, dan cara lainnya, seperti mengajak supra desa untuk melakukan hal yang sama. Bertahun-tahun mereka mengelola dana dari pemerintah, sepertinya tak pernah transparan. Banyak masyarakat yang buta akan pengelolaan APBD. Untuk apa kucuran dana dari pemerintah.

Mungkin saja mereka sudah mencoba transparan. Tapi konsumen informasinya masih terbatas pada kalangan tertentu. Masyarakat umum yang jarang berinteraksi, susah mengakses. Pemajangan infografis ini bisa menjadi salah satu alternatif.

Gubernur dan atau Bupati bisa saja memerintahkan kepada Dinas Pendapatan Daerah untuk melakukannya. Akan lebih bagus lagi jika diikuti oleh semua dinas, instansi, lembaga pendidikan, unsur pemerintah yang lain. Jika ini terjadi, mantap!

Bukan tidak mungkin masyarakat akan lebih mengapresiasi kinerja pemerintah. Tingkat kepercayaan akan meningkat. Masyarakat akan sukarela berpartisipasi dalam pembangunan. Memang butuh waktu.

Berani transparan? Hebat!


Penulis : Kikis Kirwono, Ketua BKAD – Kec. Kebasen, Banyumas
sumber :  https://www.kikis.id/infografis-untuk-transparansi-publik/